Pendirian PT perorangan membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu persyaratan membuat PT perorangan dan persyaratan pendirian PT perorangan.
Pada artikel ini, akan dibahas secara lengkap kedua kategori persyaratan tersebut untuk membantu Anda memahami bagaimana cara membuat PT perorangan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, serta membahas perbedaan antara PT Perorangan dan PT Biasa.
Mari kita bahas!
Syarat Membuat PT Perorangan
Syarat pendirian PT Perorangan adalah sebagai berikut:
Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Perorangan
Memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai identitas Perseroan perorangan, seperti nama resmi yang digunakan dan tempat di mana Perseroan perorangan tersebut berada atau berkantor. Nama Perseroan perorangan yang tercantum dalam akta pendirian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengandung unsur yang melanggar norma atau etika yang berlaku.
Informasi mengenai tempat kedudukan Perseroan perorangan juga penting untuk menentukan wilayah hukum yang berlaku bagi Perseroan perorangan tersebut, seperti wilayah administratif, hukum pajak, dan wilayah hukum tempat Perseroan perorangan berada.
Dengan menyertakan informasi mengenai nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan, calon investor dan pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai Perseroan perorangan tersebut, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan investasi dan meminimalisir risiko kerugian di masa depan.
Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Perorangan
Memberikan informasi tentang waktu berdirinya Perseroan perorangan yang menjadi dasar hukum dan administratif dari Perseroan perorangan tersebut. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan menunjukkan saat Perseroan perorangan resmi didirikan dan mulai beroperasi. Informasi ini juga penting untuk menentukan batas waktu keberadaan Perseroan perorangan, sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait strategi bisnis atau kepemilikan saham dalam Perseroan perorangan tersebut.
Selain itu, jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan juga berkaitan dengan aspek hukum dan perpajakan, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) atau NPWP. Hal ini penting untuk menentukan kapan NIB dan NPWP Perseroan perorangan perlu diperbarui atau diperpanjang agar dapat beroperasi secara legal dan memenuhi kewajiban perpajakan.
Dengan menyertakan informasi mengenai jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan, calon investor dan pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang sejarah dan status keberadaan Perseroan perorangan tersebut, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan investasi dan meminimalisir risiko kerugian di masa depan.
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Perorangan
Memberikan informasi mengenai arah bisnis dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Perseroan perorangan tersebut. Maksud dan tujuan Perseroan perorangan mencakup visi jangka panjang serta strategi yang akan diambil untuk mencapainya, sedangkan kegiatan usaha Perseroan perorangan mengacu pada jenis usaha yang akan dijalankan untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut.
Informasi mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan sangat penting bagi para calon investor atau pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi potensi keberhasilan bisnis Perseroan perorangan. Hal ini akan membantu dalam memperkirakan potensi keuntungan dan risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan perorangan di masa depan.
Dalam hal ini, Perseroan perorangan juga diharuskan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Informasi mengenai jenis usaha yang akan dijalankan oleh Perseroan perorangan harus jelas dan transparan, serta tidak melanggar ketentuan hukum atau norma yang berlaku.
Dengan menyertakan informasi mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan, calon investor dan pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi bisnis Perseroan perorangan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan meminimalisir risiko kerugian di masa depan.
Jumlah Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor
Jumlah modal dasar merupakan jumlah maksimum modal yang dapat dimiliki oleh Perseroan Perorangan dalam bentuk saham yang dapat dikeluarkan. Sementara itu, modal ditempatkan adalah modal dasar yang telah dikeluarkan dalam bentuk saham kepada para pemegang saham, sedangkan modal disetor adalah modal yang telah benar-benar disetor oleh para pemegang saham ke Perseroan Perorangan.
Dengan demikian, ini menunjukkan besaran modal yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, baik yang masih dalam bentuk modal dasar maupun yang sudah ditempatkan dan disetor. Informasi ini penting untuk diketahui oleh para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja dan potensi investasi Perseroan Perorangan serta menghitung nilai saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.
Nilai Nominal dan Jumlah Saham
Nilai nominal merupakan nilai wajib yang harus ditetapkan pada setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Perorangan, sedangkan jumlah saham adalah jumlah keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Perorangan kepada para pemegang saham.
Informasi ini penting untuk diketahui oleh para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja dan potensi investasi Perseroan Perorangan. Para investor dapat mengetahui nilai nominal dan jumlah saham yang dimiliki oleh mereka sehingga dapat menentukan nilai investasi dan mengevaluasi potensi keuntungan atau kerugian yang mungkin terjadi.
Selain itu, nilai nominal dan jumlah saham juga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pembagian dividen, yaitu keuntungan yang dibagikan oleh Perseroan Perorangan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka.
Alamat Perseroan Perorangan
Menunjukkan di mana lokasi atau alamat kantor atau usaha Perseroan Perorangan berada. Informasi ini penting untuk diketahui oleh para pihak terkait, seperti para pemegang saham, karyawan, konsumen, serta lembaga pemerintah.
Para pemegang saham dapat mengetahui lokasi kantor Perseroan Perorangan sehingga mereka dapat melakukan komunikasi dan transaksi dengan Perseroan tersebut. Karyawan juga dapat mengetahui lokasi kantor untuk melakukan tugas-tugas kantor dan kegiatan-kegiatan lainnya. Konsumen dapat mengetahui alamat Perseroan Perorangan untuk melakukan pemesanan, pembelian, atau komunikasi terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Lembaga pemerintah dapat mengetahui alamat Perseroan Perorangan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan.
Data Lengkap Direktur dan Pemegang Saham Perseroan Perorangan
Mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan tempat tinggal dari para pendiri, direktur, dan pemegang saham Perseroan Perorangan akan memudahkan identifikasi dan pengenalan para pemangku kepentingan terhadap mereka. Selain itu, mencantumkan nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak juga akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap Perseroan Perorangan.
Oleh karena itu, mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai para pendiri, direktur, dan pemegang saham Perseroan Perorangan dalam akta pendirian merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan. Informasi ini akan memudahkan para pihak terkait dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan Perseroan Perorangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Perseroan Perorangan di mata pemerintah dan masyarakat.
Syarat Pendirian PT Perorangan
Pendirian PT perorangan membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu persyaratan membuat PT perorangan dan persyaratan pendirian PT perorangan.
Pada artikel ini, akan dibahas secara lengkap kedua kategori persyaratan tersebut untuk membantu Anda memahami bagaimana cara membuat PT perorangan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku.
Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu seperti:
Harus berusia minimal 17 tahun.
Usia minimal 17 tahun dipilih karena pada usia tersebut seseorang dianggap sudah cukup matang dalam mengambil keputusan, memiliki kemampuan hukum yang cukup, dan dianggap telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam menjalankan bisnis. Selain itu, pada usia 17 tahun, seseorang dianggap sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemegang saham dalam sebuah perusahaan.
Dalam konteks ini, pemegang saham adalah seseorang yang memiliki kepemilikan saham atau bagian dari perusahaan. Seorang pendiri PT perorangan diharapkan juga menjadi pemegang saham di dalam perusahaan yang dibuatnya, sehingga dengan adanya persyaratan usia minimal 17 tahun, diharapkan pendiri PT perorangan juga dapat memahami dan mengelola kepemilikan saham tersebut secara bertanggung jawab.
Warga negara Indonesia dan sudah cakap hukum.
Hanya warga negara Indonesia yang diizinkan untuk mendirikan PT perorangan. Selain itu, pendiri PT juga harus sudah cakap hukum, yang berarti ia telah memiliki kapasitas hukum penuh dan mampu melakukan tindakan hukum secara mandiri.
Kapasitas hukum penuh diperlukan agar pendiri PT dapat melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka mendirikan PT perorangan, seperti menandatangani dokumen dan mengambil keputusan terkait bisnis PT tersebut. Dengan demikian, persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendiri PT memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis PT secara sah dan legal.
Hanya bisa memasukkan satu nama pemegang saham yang termasuk sebagai pendiri dari PT tersebut.
Dalam mendirikan PT perorangan, hanya ada satu orang yang dapat menjadi pemegang saham dan pendiri PT. Oleh karena itu, PT perorangan memiliki satu pemilik tunggal yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan dan bisnis PT tersebut.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses administrasi dan pengawasan PT perorangan, serta untuk memastikan bahwa kepemilikan dan pengambilan keputusan dalam bisnis PT tidak terpecah-belah dan jelas.
Namun, perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, ada kemungkinan untuk mengalihkan kepemilikan saham kepada orang lain setelah PT perorangan didirikan. Hal ini membutuhkan proses legal dan administrasi yang berbeda.
Jika sudah mendirikan PT jenis ini maka NIK pendiri dibatasi dan tidak bisa membuat PT sebelum mencapai kisaran 1 tahun.
Seseorang yang telah mendirikan PT perorangan harus menunggu setidaknya 1 tahun sebelum dapat membuka PT perorangan baru atau terlibat dalam mendirikan PT perorangan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendiri PT tidak membuka banyak PT dalam waktu yang singkat, sehingga bisa merugikan bisnis PT yang telah didirikan sebelumnya.
Pembatasan NIK juga dimaksudkan untuk meminimalkan praktik penipuan, di mana seseorang yang sama mendirikan banyak PT dengan tujuan melakukan tindakan ilegal seperti penggelapan dana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembatasan ini merupakan upaya untuk menjaga integritas dan kredibilitas bisnis PT Perorangan.
Usaha dan Bisnis yang dijalankan sudah masuk kriteria UMK.
UMK atau Usaha Mikro Kecil adalah jenis usaha yang memiliki tingkat kecil dan skala kegiatan terbatas, seperti industri rumah tangga, pedagang kecil, dan usaha jasa skala kecil. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa PT perorangan yang didirikan lebih mengutamakan pengembangan UMK, karena dianggap memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini, PT perorangan harus menjalankan bisnis yang memenuhi kriteria UMK, seperti memiliki jumlah tenaga kerja yang terbatas, aset perusahaan yang tidak besar, dan skala produksi yang kecil. Dengan demikian, persyaratan ini dapat membantu mengarahkan fokus bisnis PT perorangan pada pengembangan dan pemberdayaan UMK, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara umum.
Perbedaan PT Perorangan dengan PT Biasa
PT atau Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang paling umum digunakan dalam dunia usaha. PT sendiri terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah PT Perorangan dan PT Biasa. Kedua jenis PT ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal kepemilikan dan pengelolaannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara PT Perorangan dan PT Biasa.
Kepemilikan Saham
PT Perorangan hanya memiliki satu pemilik tunggal, sementara PT Biasa memiliki dua atau lebih pemegang saham. Dalam PT Perorangan, pemilik tunggal memiliki kendali penuh terhadap perusahaan dan tidak ada pembagian kepemilikan saham. Sedangkan pada PT Biasa, kepemilikan saham dapat dibagi-bagikan dan tergantung pada jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.
Struktur Organisasi
PT Perorangan biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dibandingkan PT Biasa. Hal ini karena PT Perorangan hanya memiliki satu pemilik tunggal yang mengambil keputusan secara langsung tanpa melalui proses persetujuan dari pemegang saham lain. Sebaliknya, PT Biasa memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks karena keputusan bisnis harus melalui proses persetujuan dari pemegang saham lainnya.
Tanggung Jawab Pemilik
Pada PT Perorangan, pemilik tunggal bertanggung jawab penuh atas segala keputusan dan kinerja perusahaan. Sedangkan pada PT Biasa, tanggung jawab dan risiko bisnis dibagi sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.
Modal Awal
Persyaratan modal awal untuk mendirikan PT Perorangan lebih rendah dibandingkan PT Biasa. Hal ini karena PT Perorangan tidak perlu membagi kepemilikan saham dan tidak ada persyaratan minimum modal yang harus disetor oleh pemegang saham. Sedangkan pada PT Biasa, setiap pemegang saham harus menyediakan modal minimum sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku.
Prosedur Pendirian
Prosedur pendirian PT Perorangan lebih sederhana dibandingkan PT Biasa. Hal ini karena PT Perorangan hanya membutuhkan satu pendiri dan tidak perlu mempersiapkan dokumen dan persetujuan dari pemegang saham lainnya. Sebaliknya, PT Biasa membutuhkan minimal dua orang pendiri dan harus menyiapkan dokumen dan persetujuan dari seluruh pemegang saham.
Dalam kesimpulannya, perbedaan utama antara PT Perorangan dan PT Biasa terletak pada kepemilikan saham, struktur organisasi, tanggung jawab pemilik, modal awal, dan prosedur pendirian.
Memilih jenis PT yang tepat tergantung pada kebutuhan dan tujuan bisnis yang ingin dicapai, sehingga tujuan yang bernama ‘Sukses’ lebih cepat digapai.
Semoga sukses!
Leave a Reply